SELAIN Muaythai, Biliard dan Catur, ternyata di Sulawesi Utara (Sulut) memiliki koleksi cabang olahraga tanpa nakoda. Dari penelusuran METRO, hingga kini cabor yang terkesan beraktivitas tanpa nakoda diantaranya Sepak Takraw dan Renang.
Sepak Takraw sebelumnya dinakodai James Arthur Kojongian, tapi pada kenyataannya dalam perjalanan kepengurusan, JAK, yang tercatat sebagai Ketua Umum KONI Minahasa Selatan justru memilih untuk menakodai cabang olahraga Wushu. Imbasnya, sampai saat ini Sepak Takraw harus berjalan tanpa nakoda.
Kemudian cabang olahraga renang atau induk organisasi Persatuan Renang Seluruh Indonesia (PRSI) Sulut. Setelah terpilih dan dilantik, ternyata Ivonne Bintelu tidak pernah aktif. Bahkan, hingga saat ini cabor renang harus berjuang tanpa nakoda. Jimmy Rorintulus sebagai sekretaris umum harus mengendalikan olahraga renang di Sulut pasca tidak aktifnya Ivonne Bintelu.
Kemudian cabang olahraga yang harus berjuang tanpa sentuhan sang nakoda adalah sepakbola. Kendati sang nakoda, Paul Nelwan tetap memonitor perkembangan kepengurusan, tapi setelah Paul Nelwan menerima kepercayaan dari para pelaku olahraga karate untuk menakodai Pengurus Provinsi Forki Sulut membuat cabor sepak bola terkesan harus berjalan tanpa nakoda.
Cabor Kempo juga terpaksa harus eksis meski tanpa sentuhan optimal dari sang nakoda, James Karinda. Kendati masih tetap menjalin komunikasi dengan pihak pengurus lebih khusus Sekretaris Umum Shorinji Perkemi Sulut, Drs Deydi Katili, MSi tapi Karinda sudah tidak terlalu eksis bersama komunitas olahraga Kempo Sulut.
Buktinya, pasca berhasil meloloskan tiga Kenshi di ajang Pra PON, Karinda sudah jarang berkomunikasi dengan pengurus apalagi turun gelanggang untuk memotivasi para kenshi yang tengah mempersiapkan diri menghadapi Pekan Olahraga Nasional (PON) XX Papua, Oktober 2021 mendatang.
Satu lagi cabor yang hingga kini masih terkungkung dengan permasalahan organisasi dan berjalan tanpa nakoda definitif adalah Tenis Meja. Pasalnya sejak beberapa tahun terakhir, kisruh kepengurusan PTMSI baik di tingkat pusat hingga provinsi belum bisa teratasi. Imbasnya, program pembinaan di daerah berjalan tanpa kejelasan.(dni)
Komentar