oleh

Bitung Sabet Opini WTP 10 Tahun Berturut-turut

Maurits dan Hengky ucapkan terima kasih ke Lomban

METRO, Bitung- Pemkot Bitung mempertegas predikatnya sebagai peraih opini WTP atau Wajar Tanpa Pengecualian terbanyak di Provinsi Sulut. Penghargaan itu sudah 10 kali diperoleh terhitung sejak tahun 2012 silam. Hebatnya, capaian ini diukir tanpa terputus alias secara berturut-turut.

Kepastian Pemkot Bitung meraih opini WTP ke-10 didapat Senin (03/05) kemarin. Kepastian tersebut diperoleh usai Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) selaku lembaga auditor negara, menyerahkan laporan hasil pemeriksaan mereka atas laporan keuangan Pemkot Bitung tahun 2020. Penyerahan laporan itu berlangsung di Kantor BPK Perwakilan Sulut di Jalan 17 Agustus, Manado.

Walikota Bitung Maurits Mantiri menyampaikan rasa bangganya atas capaian itu. Ia menganggap hal tersebut bukti konkrit atas komitmen Pemkot Bitung dalam mewujudkan pengelolaan keuangan yang taat aturan serta taat asas.

“Opini WTP didapat karena laporan keuangan kita dianggap bagus dan bisa dipertanggungjawabkan. Itu artinya dalam memanfaatkan anggaran kita mengikuti aturan main yang berlaku,” katanya.

Maurits mengakui laporan keuangan Pemkot Bitung belum sempurna. Meski menerima opini WTP, ia tak menampik ada temuan yang diperoleh BPK saat melakukan pemeriksaan. Hanya saja, temuan itu bersifat administratif sehingga tak perlu dikhawatirkan. Ia pun memastikan temuan itu akan segera ditindaklanjuti sesuai rekomendasi yang diberikan BPK.

“Ada, tapi bukan penyimpangan, hanya administratif saja. Dan kita punya waktu 60 hari dari sekarang untuk menyelesaikannya,” ucap yang bersangkutan.

Menariknya, atas pencapaian itu Maurits menyampaikan terima kasih ke mantan Walikota Max Lomban. Ia merasa perlu menyebut nama itu karena yang bersangkutan masih memimpin Bitung saat pelaksanaan APBD 2020. Ia menganggap peran Lomban tak bisa diabaikan atas keberhasilan mempertahankan opini dimaksud.

“Saya dan Pak Hengky (Honandar) juga harus berterima kasih ke Pak Max Lomban. Tahun lalu beliau masih Walikota dan saya wakilnya. Jadi tidak salah kalau menganggap prestasi ini bagian dari peninggalan beliau,” tukasnya seraya diiyakan Wakil Walikota Hengky Honandar.

Terpisah, Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Pemkot Bitung, Albert Sarese, menerangkan soal pemeriksaan yang dilakukan BPK. Ia menyebut ada empat item yang jadi sasaran lembaga tersebut, yakni sistem pengendalian internal, kepatuhan terhadap aturan atau perundang-undangan, kecukupan pengungkapan, serta kesesuaian dengan standar akuntansi yang berlaku di pemerintahan. Kebetulan kata dia, empat item dimaksud bisa dipenuhi pihaknya.

“Dan kita memang sudah punya pengalaman menyangkut hal itu. Jadi tidak ada masalah, semuanya bisa kita penuhi dengan baik,” ucapnya.

Terkait tindak lanjut setelah ini, Albert mengulang yang disampaikan Walikota. Ia menyatakan selama 60 hari kedepan pihaknya akan fokus menyelesaikan rekomendasi yang diberikan BPK. Upaya itu akan dikoordinir oleh Inspektorat Daerah selaku aparat pengendalian intern pemerintah atau APIP.

Penyerahan laporan hasil pemeriksaan oleh BPK dilakukan oleh Dori Santosa selaku Auditorat Utama Keuangan Negara. Tak cuma Pemkot Bitung, yang bersangkutan juga menyerahkan laporan yang sama untuk 14 kabupaten/kota lain di Sulut.

Penyerahan itu disaksikan oleh Anggota IV BPK RI, Isma Yatun, Gubernur Sulut Olly Dondokambey, Ketua DPRD Sulut Fransiscus Silangen, Sekretaris Provinsi Sulut Edwin Silangen, serta seluruh Bupati-Wakil Bupati dan Walikota-Wakil Walikota di Provinsi Sulut. Hasil pemeriksaan lebih dulu diserahkan ke masing-masing Ketua DPRD kabupaten/kota.(69)

Komentar