METRO, Sitaro Pemerintah Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro (Sitaro) melalui) Satuan Tugas (Satgas) Penanganan Corona Virus Disease 2019 atau Covid-19 menargetkan 80 persen warga Sitaro bisa divaksin di pertengahan November ini. Untuk bisa mencapai target dimaksud, pemerintah daerah bersama TNI dan Polri terus menggenjot program vaksinasi dengan beragam strategis, termasuk menyiagakan Tim Vaksinator Mobile hingga menerapkan sistem door to door.
Sesuai data 21 Oktober 2021 dari Dinas Kesehatan Kabupaten Sitaro, jumlah warga yang telah menerima vaksin dosis satu mencapai angka 30.332 jiwa atau 51,59 persen dan vaksin dosis dua sebanyak 18.788 jiwa atau 31,95 persen. Dengan capaian tersebut, maka total jumlah dosis yang telah divaksin sebanyak 49.120 serta untuk tenaga kesehatan yang menerima vaksin dosis ketiga jenis Moderna sebanyak 558 tenaga kesehatan.
Koordinator Sekretariat Satgas Penanganan Covid-19 Kabupaten Sitaro, Joickson Sagune mengatakan, untuk merealisasikan target 80 persen, pihaknya intens berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan, termasuk memastikan ketersediaan vaksin. “Karena bicara target 80 persen ini juga bergantung pada stok vaksin yang ada.
Tapi kita tetap optimis bisa mencapai target asalkan ketersediaan vaksin tetap ada,” kata Sagune. Dia menerangkan, dalam mencapai target tersebut, pihaknya juga menemui beberapa kendala seperti distribusi vaksin ke daerah kepulauan, beredarnya informasi hoax, adanya oknum perangkat pemerintah kampung yang enggan divaksin hingga sulitnya melakukan input data akibat gangguan jaringan internet di Sitaro yang terjadi sejak awal Oktober ini.
Menyikapi hal ini, Satgas Penanganan Covid-19 telah melakukan koordinasi termasuk menyampaikan permasalahan berita bohong kepada jajaran Polres Kepulauan Sitaro yang notabene menjadi bagian dari unsur Satgas Covid-19 Sitaro. “Kita berkoordinasi dengan pihak kepolisian, untuk menyelidiki sumber hoax yang membuat warga enggan divaksin, dan kita akan proses jika informasinya memang menyesatkan,” lanjut Sagune. Dia menerangkan, pihaknya juga akan membahas terkait dengan adanya Kepala Desa dan perangkat desa yang menolak divaksin. “Baru akan dibahas bersama pimpinan daerah, karena itu sangat memprihatinkan pemerintah wilayah justru tidak mendukung, ini jadi perhatian serius,” kunci Sagune.(86)
Komentar