KORANMETRO.COM- Massa yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat Peduli Lingkungan Tolak Reklamasi, melakukan demonstrasi di kantor gubernur Sulawesi Utara (Sulut), pada Senin (7/10/2024).
Gabungan massa yang terdiri dari nelayan, mahasiswa, aktivis pecinta lingkungan dan warga sekitar area reklamasi, menuntut pemerintah mencabut semua izin yang diterbitkan untuk proyek reklamasi pesisir pantai utara Manado, di area seluas 90 hektare.
Saat menggelar aksi, para demonstran menuntut pemerintah untuk mencabut semua izin yang dinilai hanya menguntungkan PT Manado Utara Perkasa sebagai pelaksana proyek reklamasi.
Massa ditemui Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan, Tineke Adam; dan Plt Kepala Dinas Lingkungan Hidup, Arfan Basuki.
Koordinator aksi demo, Pieter Sasundame, dalam orasinya mendesak pemerintah untuk mencabut izin reklamasi yang dinilainya cacat hukum dan tidak memenuhi persyaratan.
“Yang kami tuntut cabut semua izin reklamasi, juga AMDAL yang ada. Itu cacat hukum dan tidak memenuhi syarat,” kata Sasundame, pria yang menjabat Sekjen Aliansi Masyarakat Peduli Lingkungan Tolak Reklamasi.
Sementara itu, Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan, Tineke Adam, menegaskan bahwa Kementerian Kelautan dan Perikanan tahun 2020 mengeluarkan ijin persetujuan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang laut (PKKPRL). “Jadi bukan pemerintah provinsi yang mengeluarkan, dalam hal ini gubernur,” tegasnya.
Pernyataan Tineke dibantah oleh Sasundame. Menurutnya, izin PKKPRL diterbitkan pemerintah pusat berdasarkan rekomendasi pemerintah daerah.
“Seakan-akan semuanya keputusan dan dosa pusat, padahal Dirjen sendiri menyampaikan di media massa bahwa mereka tidak bisa berbuat apa-apa sebab di provinsi dan daerah sudah merestui. Itu jelas! karena yang punya kewenangan rekomendasi dari pemerintah daerah,” tukas Sasundame.
Aksi demo sempat memanas. Pasalnya para demonstran memaksa masuk ke dalam ruangan kantor gubernur untuk menemui Gubernur Olly Dondokambey. Beruntung suasana berhasil diredam aparat gabungan dari Sat Pol PP dan polisi.
Selain di kantor gubernur, massa juga mendemo Mapolda Sulut dan kantor DPRD provinsi.(ian)
