oleh

DPRD Boltim Persoalkan Pergeseran APBD 2018

METRO, Boltim– Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bolaang Mongondow Timur (Boltim) yang diketuai Reevy Lengkong mempertanyakan soal pergeseran anggaran dalam APBD tahun 2018. 

Menurut dia, pergeseran yang dilakukan Bupati Sehan Landjar di awal tahun anggaran kurang lebih Rp52 Miliar sah-sah saja. Tetapi, seharusnya program tersebut direalisasikan pada Perubahan APBD atau setelah pembahasan di DPRD. 

“Kami sudah berkonsultasi kesemua lembaga terkait di Propinsi dan pusat, kegiatan anggaran yang digeser harus dilaksanakan setelah APBD perubahan. Tapi, hasil pergeseran sebesar Rp 52 Miliar dilaksanakan sebelum APBDP ditetapkan,” beber  politisi Partai Gerindra ini kepada METRO, Kamis (23/8/2018).  

Akan tetapi pernyataan Reevy ditepis Kepala Badan Pengelolah Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Boltim Oskar Manoppo SE,MM ketika dikonfirmasi METRO ini dikantornya, Jumat (24/8/2018). 

Kata dia, pergeseran anggaran tersebut diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan (Permenkeu) RI Nomor 13 tahun 2006 atas Perubahan Permenkeu Nomor 21 tahun 2011. 

“Bupati  melakukan pergeseran diatur dalam Permen, kukan karena hak diskresi beliau selaku kepala daerah,” jelas Oskar. 

Lanjutnya, pergeseran anggaran tersebut memang harus dilakukan oleh Bupati karena ada kucuran Dana Alokasi Khusus (DAK) maupun Dana Alokasi Umum (DAU) yang tidak bisa ditunda atau menunggu perubahan anggaran.

“Jadi soal pergeseran anggaran oleh Bupati sesuai Permenkeu,” tandasnya.

Penulis: Erwin Winerungan