oleh

Pekan Depan Sumendap-Legi Dilantik

Sumendap-Legi bakal dilantik (foto Ryan)

METRO, Ratahan – Penunjukkan pejabat bupati Minahasa Tenggara (Mitra) yang sempat santer dibicarakan, dipastikan batal. Ini menyusul segera dilantiknya Bupati dan Wakil Bupati Mitra terpilih, James Sumendap SH – Drs Jesaya Joke Legi.

Kepala Bagian Humas dan Protokoler Setdakab Mitra, Franky Wowor SSos mengatakan, sesuai informasi yang diterima pihaknya, pelantikan JS-JL, sapaan akrab Sumendap – Legi, akan dilaksanakan pekan depan.

“Kalau tidak ada perubahan, pelantikan akan dilaksanakan pada tanggal 25 September 2018. Bisa saja ada perubahan tanggal, tapi dipastikan tidak akan lewat dari bulan September,” ujar Wowor.

Sumendap sendiri sebagaimana dikatakan Wowor sempat meminta pelantikan dilaksanakan pada Desember mendatang dengan alasan ingin beristirahat sementara sebelum kembali melaksanakan amanat yang dipercayakan rakyat Mitra untuk memimpin daerah ini untuk periode 2018-2023.

“Pak Bupati memang sempat mengungkapkan keinginannya untuk sementara menjadi rakyat biasa sampai dilantik,” ungkap Wowor.

Hal senada dikatakan Kepala Bagian Pemerintahan dan Otonomi Daerah Setdakab Mitra, Novry Raco SSos. Menurutnya, kepastian jadwal pelantikan JS-JL dilaksanakan pada September setelah sebelumnya dibahas bersama oleh Bupati dan Gubernur Sulut, Olly Dondokambey.

“Pelantikan Bupati dan Wabup Mitra terpilih, masuk dalam tahap pertama yakni pada tanggal 25 September 2018,” tukas Raco.

Terkait pelantikan tersebut, Raco mengaku jika pihaknya sementara mengurus penerbitan Surat Keputusan tentang pengangkatan bupati dan Wabup Mitra periode 2018-2023.

“Untuk pelantikan rencananya dilaksanakan di Graha Gubernuran di Manado. Tapi untuk serah terima jabatan dan sidang Paripurna istimewa, akan dilaksanakan di Mitra,” pungkas Raco.

Kepastian jadwal pelantikan ini sendiri, otomatis menepis kabar adanya penunjukkan penjabat bupati. Hanya saja, selisih waktu akhir masa jabatan bupati dan wakil bupati Mitra periode 2013-2018 yang lebih dari sehari, memaksa adanya penunjukkan seorang pelaksana harian atau Plh.

“Pastinya ada Plh. Karena di pemerintahan, tidak boleh terjadi kekosongan kepala daerah meski hanya dalam hitungan jam,” ungkap Wowor.

Soal siapa yang nantinya jadi Plh, Wowor belum bisa memastikannya. “Bisa saja pak Sekda (Drs Robby Ngongoloy, red),” tukas Wowor.

Penulis: Ryan J Sandag

Komentar