KPK memberi pembinaan pada pejabat Pemkab Minut
METRO, Airmadidi – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) turun langsung ke Pemkab Minahasa Utara untuk memberi pembinaan kepada pejabat Pemkab Minut. Langka dilakukan lewat kegiatan “Monitoring dan Evaluasi Rencana Aksi Pemberantasan Korupsi Terintegrasi” di aula kantor Bappelitbang Minut, Rabu (10/10/2018) kemarin.
Diungkapkan salah satu anggota KPK Muhammad Indra Furqon bahwa pihaknya tidak menargetkan locus delicti tertentu dalam melakukan penindakan. “Prinsipnya kami melakukan penindakan dasarnya ada dua. Pertama lewat OTT (operasi tangkap tangan) dan kedua seperti APH (aparat penegak hukum) lainnya lewat penyelidikan menyeluruh,” jelasnya.
Anggota KPK lainnya, Nexio Helmus, menambahkan KPK tidak menerapkan tahun tertentu sebagai tahun penindakan. Hal ini menanggapi pertanyaan Dirut RS Maria Walanda Maramis dr. Alain Beyah yang bertanya apakah tahun 2019 menjadi tahun penindakan KPK.
“Tak ada tahun penindakan. Justru setiap tahun merupakan tahun penindakan. Kalau kami bekerja sama dengan instansi pemerintah itu namanya pencegahan. Tapi kalau kami bekerjasama dengan APH itu baru namanya penindakan,” tutur Helmus.
Lanjut Furqon, kedatangan mereka di Pemkab Minut untuk melakukan penindakan. “Kami hadir untuk mendampingi supaya Indonesia bisa maju. Jangan tiap tahun korupsi terus,” tegasnya.
Menurutnya, pencegahan korupsi bukan hanya tugas KPK. Tetapi milik semua elemen di daerah. “Elemen di daerah harus terlibat dalam pencegahan korupsi. Kami berharap inspektorat harus mencegah kalau melihat potensi korupsi sebelum APK turun,” ungkap Furqon.
Sementara itu Sekda Minut Ir. Jemmy Kuhu MA menyambut baik kedatangan KPK ke daerah ini. “Dengan penjelasan dari KPK ini, maka kita harus terus berbenah. Saya selalu ingatkan kepada pengguna anggaran dan KPA agar berhati-hati. Utamakan integritas,” papar Kuhu.
Penulis: Agust Randang
