oleh

Warga Sorot Pemkab Minut Koleksi 21 Jabatan Plt

-Minut & Bitung-44 views

Herman Papia

METRO, Airmadidi – Jabatan eselon II di jajaran Pemerintah Kabupaten Minahasa Utara (Pemkab Minut) saat ini didominasi pejabat bertatus pelaksana tugas (Plt). Hal ini mengundang sorotan dari sejumlah kalangan.

Tokoh masyarakat Minut Herman Papiah, mengungkapkan pergantian kepala organisasi perangkat daerah (OPD) tidak mengacu pada mekanisme dan aturan yang berlaku.
“Pemerintah diharapkan fokus menjalankan sistem pemerintahan, pergantian jangan berdasarkan suka atau tidak suka. Program belum jalan kepala OPD sudah diganti,” tukas Papiah.

Dirinya menyoroti Dinas Pendidikan yang sudah beberapa kali terjadi pergantian Kepala OPD hanya dalam waktu 2,5 tahun saja.
“Dinas pendidikan selang 2,5 tahun terakhir sudah mengalami pergantian empat kali. Kondisi ini tentu menggangu sistem dan rencana kerja OPD tersebut,” ungkap Papia.

Sejak Vonnie Panambunan dan Joppi Lengkong dilantik sebagai bupati dan wakil bupati Minut 17 Februari 2016 hingga saat ini jabatan kadis pendidikan kerap berganti. Mulai dari Drs Max Tapada MSc, dr. Lilly Lengkong MKes, Sofitje Wolajan MM, Alpret Pusungulaa MAP dan kini Bernadeth Longdong SPd MPd. Dimana tiga nama terakhir berstatus pelaksana tugas (Plt) Kadis Pendidikan.

“Baru dilantik dan baru jalankan program pendidikan sudah diganti. Ini berpengaruh pada kualitas pendidikan dan yang dirugikan tentunya murid dan orangtua murid,” sembur legislator Minut periode 2009-2014 ini.

Menurut Papia, yang dikhawatirkan pergantian kadis pendidikan dan jabatan lainny karena faktor suka atau tidak suka dan bukan didasari pertimbangan rasional. “Jangan karena like and dislike lalu bupati dengan gampangnya mengganti kadis atau kaban. Seharusnya didasari pertimbangan yang sesuai aturan perundang-undangan. Karena pemimpin yang baik bukanlah yang dilayani. Tetapi melayani masyarakat dengan baik,” pungkasnya.

Sementara itu Kepala Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan (BKPP) Minut Stivy Watupongoh saat dikonfirmasi mengatakan, jabatan Plt tersebut tidak menyalahi aturan.

“Tidak menyalahi aturan karena tidak non job, tunjangan jabatan juga tetap karena mengacu pada jabatan sebelumnya. PLT juga hanya bersifat sementara karena akan dievaluasi setiap enam bulan,” jelas Watupongoh.

 

Penulis: Agust Randang

Komentar