oleh

Kemnaker Enggan Beber 6 Kabupaten/Kota tak ada LKS Bipartit

Sosialisasi oleh Kemnaker di Kota Manado.

 

 

 

 

METRO, Manado – Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) Republik Indonesia menyinggung peran Bupati dan Walikota di Sulawesi Utara yang masih enggan membentuk Lembaga Kerja Sama (LKS) Bipartit dan Tripartit. Sayangnya Kemnaker enggan membeber enam kabupaten/kota di Sulut yang belum punya LKS tersebut.

Hal tersebut disampaikan Direktur Kelembagaan dan Kerja Sama Hubungan Industrial, Direktorat Jenderal
Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja
Kementerian Ketenagakerjaan
Republik Indonesia, Drs Aswansyah Rabu (18/09/2019) di salah satu hotel di Kota Manado.

Diungkap Aswansyah bahwa di Sulawesi Utara masih ada 6 kabupaten dan kota yang tidak memiliki lembaga kerja sama Bipartit dan Tripartit.
Untuk itu, melalui kegiatan dialog unsur Tripartit, Aswansyah mengharapkan seluruh wilayah di Sulawesi Utara memiliki LKS Bipartit dan Tripartit sebagai langkah mengantisipasi terjadinya gejolak hubungan industrial. Sayangnya dirinya enggan membeber kabupaten/kota mana saja yang tidak punya LKS.

Dijelaskan Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Sulawesi Utara, Ir Erny B Tumundo MSi bahwa program kerja pemerintah daerah adalah Operasi Daerah Selesaikan Kemiskinan (ODSK).
Diutarakan Tumundo bahwa program ODSK yang dicanangkan oleh Gubernur Sulawesi Utara, Olly Dondokambey dan Wagub Steven Kandouw perlu mendapat dukungan dengan kehadiran LKS Bipartit dan Tripartit baik di provinsi maupun di kabupaten dan kota.(ctg)