METRO, Manado- Komisi I bidang Pemerintahan dan Hukum padat kerja di bulan November ini. Sebanyak 14 Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menjadi mitra kerja akan digilir hearing untuk membahas rencana kegiatan anggaran (RKA) pada ABPD 2022 nanti.
Hal ini diungkapkan oleh Ketua Komisi I, Vonny Paat kepada wartawan, Senin (1/11/2021). Menurut dia, kegiatan pembahasan akan dimulai Selasa (2/11/2021) hari ini.
“Untuk jadwal Komisi I bulan November ada rapat dengar pendapat dengan 14 mitra kerja. Untuk besok (hari ini, red) ada enam mitra kerja dan akan dilanjutkan dengan mitra-mitra lainnya,” kata Vonny seraya menyebut Badan Kepegawaian Daerah (BKD), Discapilduk, Kesbangpol, Badan Perbatasan, Dinas Kominfo dan Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa.
“Yang sudah memasukan RKA sudah kita jadwalkan, sedangkan yang belum memasukan RKA belum kita jadwalkan,” tegasnya.
Selain itu, pada awal bulan ini juga Komisi I akan menggelar rapat evaluasi untuk mengevaluasi kinerja bulan Oktober, serta program pada bulan November ini.
“Agenda selanjutnya Komisi I adalah membahas surat-surat masuk melalui Pimpinan DPRD dalam hal ini penyampaian aspirasi masyarakat. Ada begitu banyak masalah tanah, di antaranya masalah pengeluhan tentang ASN teladan yang katanya tidak memberikan penilaian yang objektif, dan juga hal-hal lainnya berhubungan tapal batas wilayah kabupaten/kota di Sulut. Jadi mungkin ada tujuh atau delapan aspirasi dari masyarakat yang kami bahas sepanjang bulan November,” beber politisi PDIP ini.
Untuk masalah tapal batas, Vonny mengatakan ada dua, yakni Minahasa-Tomohon serta Bolmong-Bolsel yang sudah dilakukan Pemprov dan difasilitasi oleh Kementerian.
“Ada juga permasalahan yang akan diselesaikan oleh Komisi I, yakni rekomendasi kepada pimpinan DPRD tentang masalah dari petani penggarap yang ada di desa SEA bersama dengan PT Gunung Batu. Kami juga akan mengagendakan rencana kunjungan kerja dalam daerah dan luar daerah,” pungkas Vonny yang didampingi personil Komisi I, Arthur Kotambunan.(37)
Komentar