METRO, Manado- Ketua Forum Rakyat Anti Korupsi (Frako) Sulawesi Utara, Andreas Sabawa menilai upaya pencegahan korupsi di Indonesia masih lemah.
“Di negara kita pencegahan korupsi lemah karena tidak ada institusi yang khusus membidangi itu, semua didominasi institusi penindakan baik Kejaksaan, Kepolisian maupun KPK,” ujar Andreas dalam diskusi dalam rangka memperingati Hari Anti Korupsi Sedunia, di Griya Sintesa Peninsula Manado, Sabtu (9/12/2023).
Menurut Andreas, edukasi tentang pencegahan korupsi harus menjadi bagian dari sistem pendidikan sejak usia dini. “Itu yang saat ini kita dorong, agar nanti kita tidak fokus pada hukuman tetapi kepada pembelajaran,” ungkap Andreas .
Ia mengatakan, korupsi menjadi penyakit di semua negara terutama negara-negara berkembang karena para pejabatnya cenderung berorientasi memperkaya diri sendiri, keluarga dan golongan.
“Penanganan korupsi di Indonesia dan Sulawesi Utara masih menjadi PR besar. Banyak pejabat di instansi pemerintah yang terjerat korupsi,” katanya.
Andreas menjelaskan, banyak pejabat di instansi pemerintah yang terjerat korupsi, sehingga kata dia Frako mendorong agar tercipta angka minimalis korupsi, baik korupsi kategori besar, sedang maupun kecil,
“Peringatan Hakordia tahun ini kami mendorong torang pe daerah boleh bebas dari korupsi. Untuk itu diperlukan upaya pencegahan sejak dini,” pungkasnya.
Sekretaris Inspektorat Sulut, Zainudin Hilmi mengatakan, kolaborasi antara inspektorat daerah dengan BPK, BPKP, ICW, Kejaksaan, Kepolisian, Militer beserta lembaga-lembaga terkait, merupakan bukti nyata pemerintah provinsi dalam mencegah dan menangani tindak korupsi.
“Selama ini upaya pencegahan korupsi di Sulawesi Utara berjalan baik dan menghasilkan torehan positif, diantaranya ditunjukkan lewat diperolehnya opini WTP bagi LKPD Sulawesi Utara yang sudah 9 kali dipertahankan secara berturut-turut,’ katanya.
Gubernur mengajak semua pihak untuk memaknai Hari Anti Korupsi dengan menyatukan tekad dan komitmen dalam upaya mencegah, mengurangi dan menghilangkan perilaku koruptif, maupun tindakan-tindakan korupsi secara efektif.
“Momentum Hari Anti Korupsi harus kita memberikan semangat untuk sama-sama mencegah dan memberantas korupsi agar tidak menghambat langkah menuju kemajuan,”
Sekretaris Frako, Humiko Rorong, mengatakan Harkordia 2023 harus dijadikan momentum untuk menyatukan tekad dan komitmen untuk mencegah dan memerangi korupsi, meningkatkan integritas, dan introspeksi diri.
“Serta memikirkan tindakan apa saja yang diperlukan untuk mencegah dan memutus mata rantai korupsi di wilayah kerjanya masing-masing,” ungkapnya.
Di kesempatan yang sama, Frako memberikan penghargaan ke pemerintah daerah yang dinilai memiliki komitmen terhadap korupsi.
Penghargaan diberikan kepada Pemkot Manado dan Pemkab Minahasa untuk pemberantasan pungutan liar; Kanwil BPN Sulut sebagai institusi komunikasi publik terbaik; Kantah Bitung untuk pelayanan bebas korupsi; serta penghargaan pemberantasan mafia tanah untuk Kantah Minahasa dan Manado.(71)
Komentar