KORANMETRO.COM- Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara (Pemptov Sulut) melalui Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) daerah bekerja sama dengan Rare Indonesia, menggandeng pemangku kepentingan bidang kelautan dan perikanan dalam Lokakarya Sinkronisasi Kolaborasi untuk Ekonomi Biru: Memperkuat Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Pesisir dan Laut di Sulut.
Lokakarya digelar di Hotel Sentra Minahasa Utara (Minut), pada Selasa-Rabu (7-8/7/2026).
Lokakarya ini merupakan upaya untuk memperkuat perlindungan ekosistem pesisir dan laut sekaligus memastikan pembangunan sektor kelautan dan perikanan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir.
Kepala DKP Sulawesi Utara, Salman Mokoginta, S.St.Pi., M.Si., mengatakan bahwa pembangunan ekonomi biru hanya dapat berhasil apabila seluruh pemangku kepentingan memiliki visi yang sama.
“Sinkronisasi program ini menjadi momentum penting agar kebijakan pusat, provinsi, dan kabupaten berjalan selaras dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat,” ujar Salman.
Sementara itu, Direktur Kebijakan Rare Indonesia, Ray Chandra Purnama, dalam sambutannya mengungkapkan bahwa Rare hadir sebagai mitra pembangunan yang mendukung pemerintah dalam memperkuat tata kelola sumber daya pesisir berbasis masyarakat.
“Tantangan pengelolaan sumber daya pesisir semakin kompleks. Perubahan tidak dimulai dari satu upaya, tetapi dari kolaborasi kemitraan. Ketika pemerintah, masyarakat, akademisi, dan pelaku usaha bekerja bersama, maka perlindungan ekosistem dan kesejahteraan masyarakat dapat berjalan beriringan,” tutur Ray.
Menurut dia, lokakarya ini merupakan langkah penting untuk membangun komitmen bersama menuju ekonomi biru yang inklusif di Sulawesi Utara.
Dijelaskan Ray, selama dua hari pelaksanaan, peserta akan menghasilkan sejumlah keluaran strategis, di antaranya menyusun sinkronisasi program dan kolaborasi pada tahun 2027 dan identifikasi peluang pendanaan yang relevan untuk Provinsi Sulawesi Utara.
“Dokumen-dokukumen tersebut menjadi acuan untuk pelaksanaan komitmen bersama lintas pemangku kepentingan dalam mendukung perlindungan dan pengelolaan ekosistem pesisir dan laut di Sulawesi Utara,” ungkapnya.
Ray bilang, hasil lokakarya ini diharapkan menjadi acuan bagi pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten dalam menyusun kebijakan, program, serta penganggaran yang mendukung pembangunan ekonomi biru secara berkelanjutan.
“Forum ini diharapkan memperkuat budaya kolaborasi sehingga pengelolaan sumber daya pesisir dan laut tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, tetapi juga menjadi gerakan bersama seluruh masyarakat Sulawesi Utara,” katanya.
Ray menambahkan, Sulawesi Utara sebagai laboratorium Ekonomi Biru memiliki kekayaan sumber daya pesisir dan laut yang menjadi modal penting dalam pembangunan ekonomi biru Indonesia.
“Kawasan konservasi yang telah ditetapkan di berbagai kawasan seluas 244.601,42 hektar menunjukkan besarnya potensi daerah ini dalam mendukung target konservasi nasional sekaligus menjaga keberlanjutan sumber daya perikanan,” ujar Ray.(ian)
