oleh

Tak Ada Payung Hukum, Penarikan Retribusi Sampah di Manado Diragukan

-Manado-33 views

METRO,  Manado-Penarikan retribusi sampah oleh Badan Lingkungan Hidup kota Manado dinilai tanpa dasar karena tidak memiliki payung hukum yang jelas.

Personel Banggar DPRD Manado Hengky Kawalo mengungkapkan hal itu dalam rapat KUA PPAS APBD Perubahan 2018 kota Manado bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) kota Manado.  

Dikatakan Kawalo, dasar penarikan retribusi sampah kepada masyarakat melalui Perdana nomor 7 tahun 2006. “Perda Nomor 7 dijelaskan bahwa penarikan retribusi sampah oleh dinas Kebersihan kota Manado tapi setelah Organisasi Perangkat Daerah Baru tidak ada lagi Dinas Kebersihan,  mkarena sudah disatukan di Badan Lingkungan Hidup maka secara otomatis tidak ada payung hukum untuk penarikan reteubusi sampah karena Perda tersebut tidak berlaku lagi, sebab sudah tidak ada dinas kebersihan,” terang Kawalo panjang lebar.

Menurutnya, penarikan retribusi sampah kepada masyarakat tidak maksimal karena warga meragukan pembayaran tersebut dikarenakan payung hukum yang masih dalam penyelesaian oleh pihak eksekutif. 

“DPRD Manado telah membuat Perda reteibusi pendapatan umum dan sudah selesai tapi sampai saat ini belum dilembar daerahkan oleh Pemkot Manado. Tugas kami sudah selesai membahas perda itu dan kalau belum dilembar daerahkan itu menjadi tugas pihak eksekutif sekarang,” terang politisi PDIP ini.  

Karena itu Ketua Badan Legislatif itu, Pemkot harus secepatnya menuntaskan Perda yang sudah menjadi payung hukum penarikan retribusi sampah kepada masyarakat tersebut.

Sementara Sekdakot Manado Peter Bart Assa ketika dikonfirmasi jelang penandatanganan PPAS APBD Perubahan 2018 menuturkan kritikan ini kepada pihaknya agar segera menyelesaikan perda tersebut.  

“Ini juga mengingatkan kita agar secepatnya menyelesaikan perda itu,” tutup dia. 

Penulis: Dance Siahaya