oleh

Komisi Yudisial Gelar Edukasi Publik di Desa Koha

Penghubung KY berfoto bersama masyarakat Koha usai diskusi.

METRO, Mandolang– Penghubung Komisi Yudisial Wilayah Sulawesi Utara menggelar diskusi edukasi publik di desa Koha Kecamatan Mandolang Kabupaten Minahasa, Senin (17/9/2018).

Pada diskusi bertema “Wujudkan Peradilan Bersih, Beretika dan Profesioal serta Mendorog Akses Bantuan Hukum Masyarakat Tidak Mampu” yang menghadirkan nara sumber Welli Mataliwutan, SH MH dan Aryati Rahman SiP, kegiatan tersebut dihadiri puluhan Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama, Tokoh Pemuda serta Perangkat Desa.

Koordinator Penghubung KY Wilayah Sulut Mercy Umboh SH,MH dalam sambutannya mengatakan, KY adalah lembaga negara yang dimandatkan oleh undang-undang, salah satunya untuk menjaga dan menegakkan kehormatan dan keluhuran martabat hakim.  “Kehadiran Penghubung Komisi Yudisial dalam rangka memberikan edukasi publik kepada masyarakat terkait tugas dan wewenang Penghubung di daerah,” ucap Umboh.

Hukum Tua Desa Koha Nelly Rory membuka kegiatan ini dengan sambutan yang sangat baik.

“Kami bangga desa kami dikunjungi Komisi Yudisial,” kata dia.

Lebih lanjut dikatakan Rory, masyarakat dapat memahami tugas dan wewenang Komisi Yudisial. “Selama ini masyarakat terkena masalah hukum bingung tidak tahu akan mengadu kemana jika ada hakim yang diduga melangkar Kode Etik. Dengan kegiatan ini  jelas memberikan harapan baru bagi pencari keadilan untuk tegaknya hukum dan keadilan,” terang dia.

Welli Mataliwutan menjelaskan dalam Peraturan Komisi Yudisial No 1 Tahun 2017 pasal 4 huruf d dengan tegas menyebutkan Penghubung Komisi Yudisal membantu pelaksanaan tugas Komisi Yudisial dalam rangka mengambil langkah hukum dan atau langkah lain terhadap orang- perseorangan, kelompok orang atau  badan hukum yang merendahkan kehormatan dan keluhuran martabat hakim. 

“Karena itu kami mengajak masyarakat pencari keadilan agar mengindari cara-cara yang dapat merendahkan martabat hakim ketika berperkara di pengadilan. Peran dan parsitipatif aktif dari semua elemen dapat memberi kontribusi positif dalam upaya Komisi Yudisial wujudkan peradilan yang bersih, jujur dan profesional,” terang dia. 

Sedangkan Aryati rahman, salah satu pimpinan LBH Manado-YLBHI mengungkapkan LBH Manado terus memperluas akses bantuan hukum bagi masyarakat buta hukum dan miskin. “Standar miskin ekonomi bukan menjadi standar mendapatkan bantuan hukum akan tetapi bantuan diberikan bagi masyarak yang benar benar buta hukum,” kunci Aryati. 

Penulis: Yinthze Lynvia Gunde

Komentar