oleh

Tagih Janji Jadi PNS, Honda K2 Minut Demo

-Minut & Bitung-55 views

Honda K2 Minut diterima pimpinan DPRD Minut

METRO, Airmadidi – Honda Kategori 2 Kabupaten Minahasa Utara menagih janji pemerintah pusat melalui Pemkab Minut untuk diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS). Puluhan perwakilan Honda K2 yang terdiri dari para guru, Satpol PP dan Damkar, Dinas Perhubungan serta tenaga honorer di beberapa instansi Pemkab Minut ini menggelar demo damai Senin (17/09/2018) kemarin di depan kantor Bupati dan DPRD Minut.

Para Honda K2 ini merasa tidak diperhatikan padahal, mereka telah mengabdi sebagai tenaga honorer sejak tahun 2004. Dalam demo ini, Honda K2 membentangkan spanduk yang berisi beberapa tuntutan. Diantaranya, “Tenaga Honda K2 Minut menolak rekrutmen CPNS umum, sebelum masalah mereka diselesaikan.” “Kami minta pengakuan dan kejelasan status.”

“Kami mohon pejabat Pemkab Minut bisa menerima kami, siapapun itu. Kami hanya ingin menyampaikan aspirasi, sebab kami merasa diabaikan. Kami minta penjelasan dari Pemkab untuk menerima kami sebagai ASN,” tukas Noldy Torar selaku koordinator.
Para Honda K2 ini diterima Sekda Ir Jemmy H Kuhu MA. Menurut Sekda aspirasi ini akan diteruskan kepada ibu Bupati Vonnie Aneke Panambunan (VAP).

Menururnya persoalan Honda K2 ini tentunya harus disikapi dengan bijaksana, dan tentunya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

“Saya ikut prihatin dengan kondisi Honda K2 ini. Namun demikian semua harus sesuai mekanisme perundang-undangan. Aspirasi Honda K2 ini akan saya teruskan ke ibu bupati sebagai user untuk ditindaklanjuti. Saya minta para Honda K2 untuk bersabar,” tutur Kuhu.

Demo kemudian berlanjut ke kantor DPRD Minut yang diterima oleh Ketua Dewan Minut Berty Kapojos S.Sos, Wakil Ketua Dewan Drs Denny R Wowiling MSi, anggota dewan Joseph Dengah.
Ketua Dewan Berty Kapjos melakukan video call langsung dengan Ketua ADKASI (Asosiasi DPRD Kabupaten Seluruh Indonesia) Lukman yang menyampaikan bahwa DPRD se-Indonesia akan terus mengawal proses Revisi UU ASN.

“Besok Selasa (18/09/2018) ADKASI akan menggelar Rakor dengan Kementrian Pemberdayaan Aparatur Reformasi Birokrasi (PAN-RB), Kemenkumham, dan Kemenkeu untuk pembicaraan awal proses Revisi UU ASN. Finalnya taggal 25 September ini. Kita tunggu saja hasilnya,” tutur Kapojos disambut tepuk sorak pendemo.(23)

Komentar