Pemkab Minut Kembali Minta Realokasi Anggaran Rp 8 M

BAGI Ke :

Ketua DPRD Minut Denny Lolong.

 

 

 

 

METRO, Airmadidi – Kendati DPRD Minahasa Utara Kamis (26/03/2020) lalu sudah menyetujui realokasi anggaran Pemkab Minut sebesar Rp 4 miliar untuk penanganan dan pencegahan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19). Sabtu (28/03/2020) lalu DPRD Minut kembali menyetujui permintaan realokasi anggaran oleh Pemkab Minut sebesar Rp 8 Miliar lebih.

Dengan demikian totalan anggaran  yang digeser untuk penanganan virus Corona di Minut menyentuh Rp 12 miliar lebih. Hal ini diakui Ketua DPRD Minahasa Utara Denny Lolong SSos, ketika dikonfirmasi Minggu (29/03) kemarin. “Total pergeseran anggaran yang diminta Pemkab Minut untuk menanganan Virus Corona sebesar Rp 12 miliar. Pertama permintaan melalui surat pada 24 Maret sebesar Rp 4 miliar dan ternyata ini sudah lebih dulu digunakan Bupati Vonnie Anneke Panambunan dengan membagi-bagi hand sanitizer, masker serta penyemprotan disinfektan sejak pekan lalu. Permintaan kedua yaitu pada 27 Maret sebesar Rp 8 miliar lebih karena Rp 4 miliar sebelumnya tidak mencukupi. Dalam surat itu juga diakui Rp 4 sudah digunakan dan kami juga sudah setujui,” papar Lolong.

Baca Juga :  PDP dan Positif Covid 19 Minut Bertambah

Diakui Lolong, sumber anggaran Rp 4 tersebut digesar dari sembilan perangkat daerah. Sedangkan untuk Rp 8 miliar lebih sumbernya entah dari mana karena tidak dijelaskan dari Pemkab.
“Dasar dari realokasi anggaran ini mengacu pada edaran Menteri Dalam Negeri dimana dipangkas dari anggaran perjalanan dinas dan kegiatan pertemuan. Kemudian realokasi ini dikhususkan untuk anggaran penanganan Covid-19 serti pembelian hand sanitizer, disinfektan, alat pelindung diri (APD) dan kesiapan pangan untuk dampak dari Covid-19,” papar Lolong.

Baca Juga :  Dana Pilkada Minut Rp 33 M Bisa Jadi Cadangan Anggaran

Lebih lanjut Lolong meminta agar anggaran Rp 12 miliar lebih dari APBD 2020 ini benar-benar digunakan tepat sasaran.
“Kami tegaskan uang 12 miliar dari APBD harus tepat sasaran digunakan oleh Dinas Kesehatan, BPBD dan RSUD Maria Walanda Maramis. Kami akan mengawasi dan kami juga minta masyarakat sama-sama mengawasi,” tutur politisi dari PDI Perjuangan ini.(RON/RAR)