METRO, Boltim- Seleksi terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) setingkat eselon II di lingkup Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur (Boltim) segera digelar pihak Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM). Dimulai dengan 10 Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang sekarang ini masih dijabat oleh Pelaksana Tugas (Plt).
Demikian dikatakan Sekretaris Daerah (Sekda) Boltim Dr. Sonny Warokka,PhD ketika dihubungi METRO, Rabu (16/06) kemarin. Kata dia, surat usulan tahapan seleksi terbuka dari Pemerintah Daerah (Pemda) Boltim sudah diterima oleh Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia (BKN RI). “ Tinggal menunggu surat balasan dari BKN. Setelah itu tahapan seleksi terbuka JPT akan dibuka. Karena ada 10 Kepala SKPD di Boltim sekarang masih Plt. Ini tentunya menjadi prioritas utama dulu,” jelas Sonny.
Lanjut Sekda, untuk 20-an jabatan eselon II lainnya disejumlah SKPD sudah definitif. Tetapi tidak menutup kemungkinan akan dilakukan lelang kembali apabila disetujui Kementrian Dalam Negeri (Kemendagri). “ Yang pasti tahapan seleksi terbuka JPT dilaksanakan secara bertahap. Pertama dimulai dulu dengan 10 SKPD masih dijabat Plt,” tandasnya. Ia pun mengakui, akan ada roling jabatan ditingkat eselon III seperti Kepala Bagian, Camat, Kepala Bidang, Sekretaris Dinas. Begitu juga jabatan eselon IV yakni Kepala Seksi, Kepala Sub Bidang. Tidak terkecuali Kepala Sekolah, Kepala Puskesmas dan jabatan fungsional lainnya.
“ Roling jabatan adalah hak prerogatif Bupati. Dan hal yang wajar dalam pemerintahan. Tujuanya untuk penyegaran dalam rangka peningkatan kinerja,” tambah Sekda seraya berharap, seluruh pejabat tetap bekerja profesioan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing. “ Tidak perlu cemas atau kasak-kusuk menanti roling jabatan,” tutupnya.
Informasi yang dihimpun METRO, 10 Jabatan Eselon II Plt di SKPD masuk daftar lelang terbuka diantaranya: Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo), Sekretaris DPRD, Kepala Dinas PUPR, Asisten II, Asisten II, Kepala Badan Pengelolah Keuangan Daerah, Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, Dinas Inspektorat, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Kepala Dinas Satuan Polisi Pamong Praja.(40)
Komentar