METRO, Manado- Anggota Panitia Khusus (Pansus) DPRD Sulut Boy Tumiwa meminta Dinas Pertanian dan Peternakan membuat gebrakan baru untuk mengatasi kelangkaan pupuk subsidi.
Hal itu disampaikan Tumiwa dalam rapat pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur Sulut tahun 2021, Selasa (12/04).
Pembahasan LKPJ difokuskan di ruang paripurna Kantor DPRD Sulut. Dalam pembahasan, masing-masing satuan kerja perangkat daerah (SKPD) di likungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulut memaparkan capaian kinerjanya.
Sebelum itu, Kepala Dinas Pertanian dan Peternakan Sulut Novly Wowiling memaparkan capaian kinerja instansinya di hadapan pansus.
Usai pemaparan itu, Tumiwa mengaku sangat bangga dengan hasil yang dicapai. Namun, sebagai wakil rakyat, anggota Komisi III itu menyebut, kepuasan yang dicapai tidak hanya berhenti sampai di situ.
“Tetapi kita harus lebih maju lagi untuk membuat suatu gebrakan yang maju khususnya di bidang pertanian,” katanya.
Menurut dia, capaian tersebut harus diakui karena hasil dari Komisi II yang melakukan pengawasan serta mengawal hasil kinerja dari mitra kerja salah satunya Dinas Pertanian dan Peternakan.
Personel Fraksi PDI-P itu memintas Dinas Pertanian dan Peternakan bisa membuat gebrakan baru dengan membuka sentra-sentra yang dijadikan lokasi untuk pembuatan pupuk organik.
“Saat ini sudah banyak petani yang mengeluh soal kelangkaan pupuk, contohnya di Kabupaten Minahasa Selatan (Minsel),” ujarnya.
Legislator dapil Minsel-Mitra itu mengatakan, karena banyak permintaan dari petani di Minsel, pupuk di 2021 lalu sulit didapati di lapangan.
“Solusi yang terbaik adalah bagaimana kita membuka sentra-sentra untuk lokasi dalam pembuatan pupuk organik agar bisa membantu petani dalam memberikan pupuk pada tanaman, contoh kelapa, padi, jagung,” tandas Tumiwa.(37)
Komentar