oleh

Tolak Vaksinasi Bisa Kena Sanksi Pidana!

Pelaksanaan di Bitung mengalami penundaan

METRO, Bitung- Pemkot Bitung urung menggelar vaksinasi Covid-19 tahap pertama. Pemerintah pusat melalui Kementerian Kesehatan membatalkan agenda tersebut. Alhasil, jadwal pemberian vaksin di daerah ini mengalami penundaan.

“Betul, ditunda,” ujar Jeanestte Watuna selalu Kepala Dinas Kesehatan Pemkot Bitung, Rabu (13/01) kemarin.

Pembatalan atau penundaan itu mengacu dari pemberitahuan Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Kementerian Kesehatan. Ada surat dengan Nomor: SR.02.06/II/80/2021 yang membahas soal itu. Surat tersebut bertanggal 8 Januari 2021.

“Lewat surat itu diberitahukan pelaksanaan vaksinasi di Sulut baru diadakan di dua kota, yaitu Manado dan Tomohon. Mungkin pertimbangannya di sana lebih rawan jadi yang lain ditunda dulu. Jadi bukan cuma Bitung, 12 daerah yang lain juga ditunda,” terang Jeanestte.

Mantan Direktur RSUD Bitung ini belum tahu pelaksanaan ditunda sampai kapan. Ia mengaku tidak memikirkan hal itu karena bukan kewenangannya. Ia justru mengambil sisi positif dari situasi tersebut.

“Dengan begini persiapan kita jadi lebih panjang. Kita akan manfaatkan untuk lebih mematangkan lagi,” katanya.

Terlepas dari penundaan di atas, dalam kesempatan yang sama Jeanestte mengamini pemberian sanksi bagi yang menolak vaksinasi. Sanksi yang diberikan tidak tanggung-tanggung, yakni berupa pidana penjara dan pidana denda.

Ia menegaskan wacana tersebut bukan tanpa dasar. Ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan, khususnya Pasal 93, jadi acuannya.
“Ketentuan ini bisa digunakan dalam situasi pandemi seperti sekarang. Alasannya karena pemberian vaksin itu bersifat wajib. Jadi kalau ada yang dengan sengaja menolak atau tidak mau divaksin, itu bisa kena sanksi. Bisa dipenjara satu tahun atau denda Rp100 juta,” tukasnya.

Meski begitu, ia menyebut pemberian sanksi jadi opsi terakhir yang harus dipilih. Pihaknya lebih mengedepankan pendekatan persuasif untuk membuka pemahaman publik.

“Kita tidak mengutamakan itu. Yang kita kedepankan sosialisasi untuk membuat masyarakat mengerti. Makanya karena ini ditunda kita akan lebih memperkuat sosialisasi. Kita akan tegaskan bahwa pemberian vaksin ini aman dan halal. Buktinya kan sudah ada, Balai POM sudah menyatakan ini aman, dan MUI juga sudah menyatakan halal,” tandasnya.

Sementara itu, Wakil Walikota Bitung Maurits Mantiri kembali menyampaikan imbauan. Ia meminta masyarakat tidak bersikap apriori terhadap pelaksanaan vaksinasi. Ia menegaskan bahwa kegiatan itu penting dan wajib diikuti.

“Sepanjang layak dan memenuhi syarat silahkan ikut. Pemberian vaksin diadakan pemerintah bukan untuk membuat susah masyarakat. Ini dilakukan untuk memutus mata rantai penyebaran Covid-19 agar aktivitas kita kembali normal. Ini untuk kepentingan bersama jadi semua pihak harus mendukung,” pintanya.

Maurits menyampaikan bahwa pemberian vaksin tersebut bisa mengubah situasi. Kalau program itu berhasil publik bisa beraktivitas normal sehingga perekonomian akan pulih. Dengan demikian kata dia, situasi sulit yang kini berlangsung dapat diatasi.

“Tapi meskipun sudah ada vaksin protokol kesehatan tetap berjalan. Tetap pakai masker, rajin cuci tangan dan menjaga jarak,” kuncinya.(69)

Komentar