METRO, Manado- Sistem politik dan pemerintahan demokratis adalah pilihan yang harus dianut oleh bangsa Indonesia sebagaimana yang dirumuskan oleh founding fathers dalam konstitusi RI.
Pilihan terhadap demokrasi karena sistem politik yang lain seperti teokrasi, oligarki dan monarki tidak cocok diterapkan di Indonesia oleh karena karakter bangsa yang nerbeda-beda seperti suku, agama dan ras. Sehingga demokrasi adalah pilihan terbaik. Hal itu dikatakan Dosen Ilmu Politik Unsrat Ferry Daud Liando ketika memberikan materi pada kegiatan simposium yang digelar Biro Pemerintahan dan Otda Sekretariat Daerah Provinsi Sulut, Rabu (20/04).
Membawakan materi yang berjudul “Mewujdukan Masyarakat yang Demokratis”, Liando mengatakan bahwa meski demokrasi adalah pilihan yang tepat, namun belakangan ini ada kecenderungan penerapan demokrasi disalahgunakan.
“Semua pihak selalu merasa berhak menduduki jabatan-jabatan strategis dengan alasan negara demokratis bahwa setiap warga negara berhak. Padahal untuk jabatan-jabatan tertentu tidak mungkin harus diisi oleh semua orang,” kata Liando.
Menurut dia, banyak warga negara kerap menghina kewibawaan negara. “Penegak hukum kerap sulit bertindak karena pelaku selalu berdalih bahwa apa yang dilakukannya adalah hal asasi di negara demokrasi,” ujarnya.
Salah satu cara menjaga demokrasi, kata dia, setiap warga negara tidak cukup jika hanya menuntut hak-hak sebagai warga negara. “Tetapi ada kewajiban-kewajiban politik juga yang harus dikedepankan yaitu menjaga dan memelihara keutuhan bangsa dan negara,” tandas Liando.
Kegiatan simposium dibuka oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Sulut Gammy Kawatu dan didahului oleh laporan kepala Biro Pemerintahan dan Otda Weldy Ruddy Poli SP MA. Selain Liando, narasumber lainnya adalah Ketua FKUB Sulut Pdt Lucky Rumopa dan Ketua Pokja I PKK Dr. Preysi Sibi dan moderetor Inggrid Runtunuwu.(37)
Komentar