KORANMETRO.COM – Pemerintah Kabupaten Minahasa Utara (Pemkab Minut) menerapkan pola pengawasan berbasis pencegahan melalui Probity Advice LKPP-RI untuk mengawal pembangunan Alun-alun Kabupaten. Langkah tersebut dilakukan agar proyek strategis daerah ini berjalan transparan, akuntabel, serta terhindar dari potensi pelanggaran dalam setiap tahapan pengadaan.
Komitmen tersebut ditandai dengan kehadiran Tim Probity Advice dari Direktorat Advokasi Pemerintah Daerah Kedeputian Bidang Hukum dan Penyelesaian Sanggah LKPP-RI yang dipimpin Octo Army di Kabupaten Minahasa Utara. Tim diterima Sekretaris Daerah Minut Novly Wowiling bersama Kepala Dinas PUPR Minut Lidya Warouw dan Kepala Badan Keuangan Aset Daerah Carla Sigarlaki dalam agenda entry meeting di Kantor Bupati, Selasa (23/06/2026).
Mewakili Bupati Minahasa Utara Joune Ganda, Sekda Novly Wowiling menjelaskan bahwa pendampingan LKPP-RI menjadi bagian dari upaya pemerintah daerah memperkuat tata kelola proyek sejak tahap awal hingga penyelesaian pekerjaan. Menurutnya, Probity Advice akan menjadi sistem pengawasan yang melekat untuk memastikan seluruh proses sesuai ketentuan pengadaan barang dan jasa pemerintah.
“Tim dari LKPP-RI akan mengawasi jalannya proyek dari fase paling awal, mulai dari perencanaan dan penyusunan berkas tender, hingga nanti memasuki tahap eksekusi fisik dan serah terima hasil pekerjaan. Intervensi ini diharapkan mampu memitigasi risiko munculnya sanggahan dari pihak ketiga serta menjaga seluruh proses pengadaan tetap patuh pada regulasi yang berlaku,” ujar Sekda Wowiling.
Setelah agenda entry meeting, tim LKPP-RI bersama jajaran Pemkab Minut melakukan peninjauan langsung ke lokasi pembangunan Alun-alun Kabupaten. Selain melihat kondisi lapangan, pendampingan juga diarahkan pada penyempurnaan dokumen persiapan pengadaan, proses pemilihan penyedia, hingga penyusunan kontrak agar pelaksanaan proyek memiliki dasar hukum dan administrasi yang kuat.
Bupati Joune Ganda menegaskan bahwa pembangunan Alun-alun Kabupaten tidak hanya berorientasi pada pembangunan fisik, tetapi memiliki nilai strategis sebagai ruang publik masyarakat sekaligus ikon baru Minahasa Utara yang dapat mendukung aktivitas sosial, ekonomi kreatif, dan sektor pariwisata daerah.
“Intinya pendampingan oleh LKPP-RI ini menjadi bukti upaya dan komitmen kami dalam mewujudkan transparansi pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah untuk menciptakan tata kelola yang transparan, efisien, dan akuntabel dalam proyek tersebut,” ujar Joune Ganda.
Melalui penerapan Probity Advice, Pemkab Minut berharap pembangunan Alun-alun Kabupaten dapat menjadi contoh pelaksanaan proyek pemerintah yang mengedepankan prinsip integritas, efektivitas, dan kepatuhan regulasi. Pendampingan lembaga nasional tersebut juga menjadi bagian dari strategi pemerintah daerah dalam memperkuat kepercayaan publik terhadap pengelolaan pembangunan.(RAR)
