METRO, Bitung- Pemkot Bitung masuk zona kuning dalam penilaian kepatuhan pelayanan publik. Itu artinya penyelenggaraan pelayanan publik di lembaga tersebut ada di level sedang.
Hasil penilaian ini terkuak Senin (11/04) kemarin. Kala itu Pemkot Bitung menerima penyerahan hasil penilaian dari Ombudsman RI, lembaga negara yang berwenang mengawasi pelayanan publik di instansi pemerintah.
Penyerahan hasil dimaksud dilakukan oleh Kepala Ombudsman Perwakilan Sulut, Meilani Limpar, kepada Walikota Maurits Mantiri dan Wakil Walikota Hengky Honandar. Hasil yang diberikan adalah penilaian untuk pelayanan publik tahun 2021.
Dalam penjelasannya Meilani membeber penilaian yang dilakukan oleh Ombudsman. Menurut dia, sepanjang tahun 2021 penilaian di Pemkot Bitung ditujukan ke empat perangkat daerah, yakni Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, serta Dinas Kesehatan.
“Yang kita nilai menyangkut pelayanan publik yang dijalankan empat perangkat daerah itu. Baik aspek kepatuhannya, metodenya, hingga tindak lanjut atas keluhan dari masyarakat,” ungkap yang bersangkutan.
Meilani pun membeber hasil penilaian di empat objek tersebut. Dua perangkat daerah yang memilki unsur pelayanan publik paling kental, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu serta Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, memperoleh hasil yang kontras.
“Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dapat nilai bagus. Dari 14 indikator yang dinilai semuanya bagus. Tapi untuk Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil justru menurun. Salah satu penyebab adalah banyak keluhan dari masyarakat. Untuk dua lainnya, Dinas Kesehatan berada di level sedang atau sama dengan tahun sebelumnya, kemudian Dinas Pendidikan dan Kebudayaan ada sedikit peningkatan,” paparnya.
Meilani pun berharap hasil di atas dijadikan bahan evaluasi agar di tahun mendatang ada perbaikan. Ia percaya Pemkot Bitung dapat melakukan itu karena ada komitmen nyata yang ditunjukan oleh pimpinan.
Maurits Mantiri usai mendengar pemaparan itu langsung memberi tanggapan. Ia memastikan harapan yang disampaikan Meilani akan direalisasikan.
“Sebenarnya untuk saat ini kami sudah menerapkan beberapa upaya yang penting dalam meningkatkan pelayanan pubik. Contohnya, kami sudah membentuk tim pelayanan publik yang anggotanya bukan dari internal partai pendukung, dengan harapan mereka dapat bekerja obyektif untuk mengkritisi kalau masih ada yang kurang. Selain itu, kami juga memiliki layanan aduan publik lewat media sosial yang aktif setiap saat. Semua pejabat ada di situ dan siap merespons aduan yang masuk,” bebernya.
Maurits menegaskan perihal pelayanan publik selalu menjadi prioritas pihaknya. Perbaikan dan pembenahan pasti dilakukan demi menjawab kebutuhan masyarakat. Karena itu, ia sekaligus mengingatkan semua perangkat daerah untuk menaruh perhatian serius pada layanan tersebut.(69)
Komentar